7 Cara Mengatasi Invalid NIP PPPK Paruh Waktu di Dapodik 2026, Ini Solusi Anti Gagal!
Permasalahan invalid NIP PPPK Paruh Waktu di Dapodik 2026 menjadi topik yang ramai diperbincangkan di kalangan operator sekolah. Banyak sekolah mengalami kegagalan sinkronisasi hanya karena satu data PTK berstatus invalid, terutama pada kolom NIP dan TMT. Kondisi ini tentu menghambat proses pelaporan data pendidikan dan menimbulkan kebingungan karena sebagian perubahan tidak bisa dilakukan langsung oleh operator sekolah.
Sejak diperkenalkannya skema P3K PW (Paruh Waktu), sistem Dapodik masih dalam tahap penyesuaian. Status kepegawaian ini berbeda dengan PPPK Penuh Waktu maupun PNS, sehingga sering kali sistem belum mengenalinya sebagai ASN sepenuhnya. Akibatnya, ketika NIP diinput, Dapodik memberikan peringatan bahwa PTK bukan CPNS atau PNS dan meminta NIP dikosongkan.
Masalah semakin rumit karena ada PTK yang statusnya sudah PPPK Paruh Waktu berdasarkan SK, tetapi di Dapodik masih tercatat sebagai guru honorer daerah. Ketidaksinkronan inilah yang memicu invalid NIP, TMT, hingga gagal sinkron.
Sekilas Tentang PPPK Paruh Waktu di Dapodik
PPPK Paruh Waktu merupakan kategori baru dalam pendataan PTK. Berbeda dengan PPPK Penuh Waktu, pengelolaannya masih sangat bergantung pada kebijakan dan pembaruan sistem pusat. Operator sekolah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengubah jenis kepegawaian ini secara mandiri. Oleh karena itu, sebagian besar perubahan harus melalui dinas pendidikan.
Dalam kondisi tertentu, NIP PPPK Paruh Waktu memang belum bisa terbaca dengan sempurna oleh Dapodik 2026, sehingga diperlukan penyesuaian data sementara agar sinkronisasi tetap bisa dilakukan.
Tutorial Cara Mengatasi Invalid NIP PPPK Paruh Waktu di Dapodik 2026
Langkah 1 Cek Status Kepegawaian PTK
Masuk ke menu GTK dan pilih PTK yang mengalami invalid. Pastikan status kepegawaiannya benar. Jika masih tercatat sebagai guru honorer sekolah atau daerah, operator sekolah tidak bisa mengubahnya sendiri. Solusinya adalah berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar status diperbarui sesuai SK PPPK Paruh Waktu.
Langkah 2 Ubah Sumber Gaji Sementara
Salah satu solusi yang terbukti berhasil adalah mengubah sumber gaji PTK. Masuk ke data rinci PTK, lalu ubah sumber gaji dari APBD atau APBK menjadi APBN. Setelah itu simpan perubahan.
Langkah ini bertujuan membuka akses pengeditan NIP yang sebelumnya terkunci. Perubahan ini bersifat sementara dan aman dilakukan.
Langkah 3 Hapus NIP PPPK Paruh Waktu
Setelah sumber gaji diubah ke APBN, kembali ke kolom NIP. Hapus NIP yang sebelumnya menyebabkan invalid, lalu simpan kembali data PTK. Pada tahap ini, biasanya notifikasi invalid akan hilang sementara.
Langkah 4 Kembalikan Sumber Gaji ke Semula
Jika NIP sudah berhasil dihapus, ubah kembali sumber gaji PTK ke APBD atau APBK sesuai kondisi sebenarnya. Setelah itu simpan kembali. Cara ini banyak berhasil menghilangkan invalid NIP tanpa harus menunggu pembaruan sistem.
Langkah 5 Cek Kembali Validasi Lokal
Masuk ke menu validasi lokal dan pastikan tidak ada lagi peringatan invalid pada data PTK tersebut. Jika masih muncul, tutup aplikasi lalu buka kembali untuk memastikan data tidak kembali ke kondisi sebelumnya.
Langkah 6 Sinkronisasi Tanpa Refresh Berulang
Jika validasi sudah bersih, lakukan sinkronisasi. Saat proses berjalan, hindari menutup atau me-refresh aplikasi karena dapat menyebabkan data kembali ke kondisi awal dan invalid muncul lagi.
Jika setelah ditutup dan dibuka ulang invalid muncul kembali, opsi terakhir yang bisa dilakukan adalah instal ulang aplikasi Dapodik dan melakukan registrasi ulang. Setelah itu input ulang data PTK dengan urutan yang benar, lalu lakukan sinkronisasi.
Kesimpulan
Invalid NIP PPPK Paruh Waktu di Dapodik 2026 bukan sepenuhnya kesalahan operator sekolah. Masalah ini muncul karena sistem belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan jenis kepegawaian baru. Dengan mengubah sumber gaji sementara, menghapus NIP, lalu mengembalikan data seperti semula, banyak operator berhasil mengatasi invalid tanpa menunggu perbaikan pusat. Namun, untuk perubahan status kepegawaian, koordinasi dengan dinas tetap menjadi langkah utama.
