6 Cara Lapor Bea Cukai dan Pajak ke Pak Purbaya Terbaru Untuk Mengatasi Masalah
Pemerintah kembali menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan transparansi di sektor keuangan negara. Kali ini, Menteri Keuangan baru, Pak Purbaya, resmi membuka saluran khusus bagi masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan atau dugaan penyimpangan di lingkungan Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.
Kebijakan ini diumumkan pada 15 Oktober 2025 di Jakarta, dan dalam waktu dua hari sejak peluncurannya, saluran pengaduan tersebut sudah menerima lebih dari 16.000 laporan. Langkah ini dianggap sebagai upaya konkret untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang di lapangan, sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat yang merasa dizalimi atau dirugikan oleh oknum petugas pajak maupun bea cukai.
Siapa Itu Pak Purbaya dan Apa Perannya?
Pak Purbaya merupakan Menteri Keuangan yang menggantikan posisi sebelumnya, dan kini menjadi sorotan karena kebijakannya yang tegas terhadap praktik korupsi dan pungutan liar di sektor perpajakan. Dengan dibukanya jalur pelaporan langsung lewat WhatsApp di nomor 082240406600, beliau ingin memberikan akses yang mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat untuk melapor tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.
Namun, meskipun nomor ini bisa dihubungi langsung, tidak semua laporan akan ditindaklanjuti secara instan. Setiap laporan yang masuk akan divalidasi oleh tim khusus yang berada di bawah koordinasi Pak Purbaya. Hanya aduan yang dinilai sah, mendesak, dan memiliki bukti pendukung yang kuat yang akan ditindaklanjuti lebih lanjut.
Jenis Kasus yang Bisa Dilaporkan
Tidak semua hal bisa menjadi bahan laporan. Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat harus memastikan terlebih dahulu bahwa laporan yang dibuat memang berdasarkan kejadian nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa jenis pengaduan yang bisa dikirimkan antara lain:
-
Pungutan liar atau suap yang dilakukan oleh petugas pajak atau bea cukai.
-
Permintaan uang tidak resmi dengan alasan agar proses pajak atau cukai dapat “dipercepat” atau “dihilangkan.”
-
-
Penetapan pajak yang tidak sesuai aturan, misalnya barang yang seharusnya bebas cukai justru dikenakan biaya tambahan tanpa dasar hukum.
-
Pelanggaran etika atau kedisiplinan petugas, seperti bertemu dengan pihak tertentu di tempat yang tidak seharusnya, indikasi kolusi, atau konflik kepentingan.
-
Tindakan semena-mena yang merugikan masyarakat, baik dalam bentuk verbal, administratif, maupun pelayanan publik.
Namun, masyarakat juga diingatkan untuk tidak menyalahgunakan saluran ini. Jika yang dilaporkan ternyata berasal dari kesalahan pribadi, pelapor justru bisa mendapat konsekuensi hukum.
Cara Melaporkan ke Pak Purbaya
Bagi masyarakat yang ingin melaporkan masalah terkait pajak atau bea cukai, berikut langkah-langkah resmi dan aman untuk menyampaikan aduan ke Pak Purbaya:
-
Catat Nomor Resmi
Gunakan nomor WhatsApp 082240406600 yang merupakan saluran resmi Kementerian Keuangan di bawah kendali langsung tim Pak Purbaya. -
Siapkan Bukti Pendukung
Sebelum melapor, pastikan kamu memiliki bukti kuat, seperti tangkapan layar, dokumen, rekaman, atau surat resmi yang mendukung klaim aduan. -
Tulis Identitas dengan Jelas
Sertakan nama lengkap, alamat, serta instansi atau petugas yang dilaporkan. Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya, namun tetap diperlukan agar laporan dianggap valid. -
Tulis Kronologi Kejadian Secara Detail
Jelaskan waktu, tempat, dan bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi. Hindari laporan yang bersifat opini atau emosi tanpa dasar fakta yang jelas. -
Kirim ke WhatsApp Resmi
Setelah semua siap, kirim pesan ke nomor 082240406600. Tunggu konfirmasi dari tim verifikasi. Jika laporan kamu termasuk prioritas atau memiliki bukti cukup, maka akan langsung diteruskan ke pihak yang berwenang. -
Pantau Tindak Lanjut
Tim dari Kementerian Keuangan akan memberikan notifikasi apabila laporanmu sudah masuk dalam proses tindak lanjut. Namun, harap bersabar karena proses investigasi membutuhkan waktu.
Hal yang Tidak Boleh Dilakukan
Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan saluran pelaporan ini antara lain:
-
Mengirim laporan palsu atau fitnah terhadap petugas.
-
Melakukan spam atau mengirim pesan bertubi-tubi tanpa isi laporan yang jelas.
-
Menyebarkan data pribadi petugas atau pihak lain di luar konteks laporan resmi.
-
Menggunakan saluran ini untuk kepentingan pribadi atau politik.
Jika pelapor terbukti melakukan pelanggaran tersebut, laporannya bisa diabaikan dan berpotensi berujung pada tindakan hukum.
Respon Publik dan Harapan ke Depan
Kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat, terutama kalangan pelaku usaha yang sering berurusan dengan administrasi pajak dan bea cukai. Banyak yang menilai langkah ini bisa menjadi angin segar dalam reformasi birokrasi, sebab masyarakat kini memiliki akses langsung untuk menyuarakan ketidakadilan tanpa rasa takut.
Selain itu, langkah Pak Purbaya juga dianggap mampu menekan praktik KKN yang selama ini masih terjadi di lapangan. Dengan sistem pelaporan terbuka seperti ini, setiap tindakan aparat akan lebih mudah diawasi oleh publik.
Baca juga: 7 Cara Membuat E-Billing STP Surat Tagihan Pajak Di Coretax
Kesimpulan
Program “Lapor ke Pak Purbaya” menjadi terobosan baru dalam sistem pengawasan keuangan negara. Dengan hanya bermodalkan nomor WhatsApp, masyarakat kini bisa langsung mengadukan dugaan pelanggaran pajak atau bea cukai tanpa perlu datang ke kantor pajak atau melalui birokrasi panjang.
Namun, masyarakat tetap harus bijak menggunakan fasilitas ini. Pastikan laporan yang dikirimkan benar-benar valid dan memiliki bukti kuat. Langkah sederhana ini tidak hanya membantu pemerintah dalam menegakkan keadilan, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
